PELAYANAN JEMPUT BOLA PEMERIKSAAN DAN PENGUMPULAN BERKAS TPG DI KECAMATAN NUSA PENIDA DAN LEMBONGAN

Guna melaksanakan pemerikaan dan pengumpulan berkas TPG Semester I Tahun 2018 Kecamatan Nusa Penida dan Lembongan maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung menggunakan pelayanan jemput bola terhadap para Guru Agama Hindu yang berada di Kecamatan Nusa Penida dan Lembongan pada hari Minggu 21 Januari 2018 dan Senin 22 Januari 2018 bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Nusa Penida. Kasi Pendidikan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Hindu Kabupaten Klungkung ( Ida Ayu Putu Sri Astuti,S.H.M,Si ) berserta team yang berjumlah 5 orang di sambut hangat dengan pegawas (Drs.I Made Suastawa,M.Ag) dan ( I Ketut Sweta,M,Ag) yang berada di Kecamatan Nusa Penida serta dengan Guru Agama Hindu yang akan melaksanakan pemberkasan TPG tersebut, dalam kegitan pemberkasan TPG Guru Agama Hindu Semester I Tahun 2018 Kecamatan Nusa Penida dan Lembongan berjumlah 70 orang. Dengan adanya pelayanan jemput bola yang di lakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Guru Agama Hindu yang berada di Kecamatan Nusa Penida dan Lembongan untuk melengkapi segala seuatu yang berkaitan dengan Tunjangan Propesi Guru dimaksud agar Guru Agama Hindu dapat fokus melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan tidak lagi terganggu jam tatap muka akibat harus melaksanakan pemberkasan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung.(hms/dy)

SOSIALISASI DAN KOMITMEN BERSAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG DAN BANK BRI CABANG KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari Kamis 18 Januari 2018 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung ( Ida Bagus Made Oka Yusa Manuaba,SH,M.Si) yang didampingi oleh Kepala Sub.Bagian Tata ( Drs. I Wayan Gunarta ), Bendahara dan Penyelenggara melakukan koordinasi ke Kantor Cabang Bank BRI Kabupaten Klungkung dengan tujuan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang transaksi pembayaran Non Tunai pada Kementerian Agama untuk memudahkan para pengelola keuangan Negara dalam pelaksanaan pembayaran belanja bersumber dari APBD pada Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung melakukan kemitraan, komitmen dan kerjasama demi mensukseskan program non tunai dengan pihak Bank BRI Cabang Kabupaten Klungkung. Pada kesempatannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Ida Bagus Made Oka menyampaikan bahwa bedasarkan langkah mempercepat implementasi pembayaran/transaksi di setiap kegiatan yang di selenggarakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung itu semua melalui transaksi di Bank untuk implementasi transaksi non tunai. Bahwa dimana implementasi transaksi pembayaran tunai yang selama ini dilakukan oleh Bendahara Satker Kementerian Agama Kabupaten Klungkung kepada pelaksanaan kegiatan/ penerima bantuan menimbulkan resiko yang tinggi saat pengambilan uang dengan tunai, maka perlu adanya inovasi perbaikan sistem transaksi pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Harapannya dari pihak Bank untuk mau membantu memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening, transfer, kliring dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Menanggapi permintaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, maka Kepala Pimpinan Cabang Bank BRI Kabupaten Klungkung dan team pada hari Jumat 19 Januari 2018 bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung mengadakan Sosialisasi terhadap karyawan/karyawati terkait dengan Pembayaran Non Tunai yang dapat di gunakan untuk mempermudah kegiatan yang akan di adakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Dalam sosialisasi team Bank BRI menyampaikan produk tabungan yang dapat di gunakan sebagai rekening tabungan bagi masyarakat yang akan dibukakan rekening. Adapun produk yang di tawarkan yaitu Tabungan BRI SimPel (Simpanan Pelajar),Tabunganku BRI dan program BRI lainnya, serta team Bank BRI menyampaikan bahwa kesiapannya dalam mempermudah serta membantu masyarakat yang akan membuka rekening secara mudah dan maksimal. Sehingga di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dapat berjalan dengan lancar serta program pemerintah tentang transaksi pembayaran non tunai dapat terealisasi dengan baik.(hms/dy)

PENYERAHAN BANTUAN TAHAP IV DAMPAK ERUPSI GUNUNG AGUNG

Menyame Braye dan kita semua bersaudara hal inilah yang menjadi pedoman kita sebagai masyarakat / umat beragama untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama manusia yang terkena bencana alam khususnya dampak erupsi Gunung Agung yang menimpa sanak saudara kita yang berada di kawasan awas terkena bencana. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Klungkung bertempat di posko Induk Gor Swecapura Klungkung jumlah penggungsi sebanyak 453 jiwa dan berdasarkan rekapitulasi sementara data penggungsi Gunung Agung di wilayah Klungkung sebanyak 4.645 jiwa, maka dengan rasa solidaritas yang tinggi maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung beserta pejabat dan seluruh karyawan/karyawati pada hari Jumat 19 Januari 2018 menyerahkan bantuan tahap ke IV untuk membantu meringankan beban para penggungsi yang berada di Gor Swecapura Klungkung dan penggungsi yang masih berada di seluruh wilayah Klungkung, dengan memberikan bantuan di posko induk Gor Swecapura Klungkung berupa logistik terhadap para penggungsi yang masih berada di wilayah kabupaten Klungkung. Dengan harapan bantuan ini dapat berguna bagi para penggungsi serta merupakan sebuah bentuk dukungan moril kepada seluruh penggungsi agar tetap tabah dan sabar dengan musibah yang sedang terjadi. (hms/dy)

PENYERAHAN SK TENAGA PRAMUBAKTI TAHUN 2018

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Tenaga Pramubakti dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung maka pada hari Jumat 12 Januari 2018 yang bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung mengadakan acara penyerahan SK Tenaga Pramubakti Tahun 2018 yang di hadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung ( Ida Bagus Made Oka Yusa Manuaba,SH,M.Si) serta Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Drs.I Wayan Gunarta) serta para Kasi dan penyelenggara. Dimana jumlah penerima SK Tenaga Pramubakti Tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung sebanyak 44 orang. Pada kesempatannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung memberikan arahan kepada seluruh tenaga Pramubakti dimana tenaga Pramubakti sudah menjalankan tugasnya di tahun 2017 dengan baik, perlu adanya peningkatan dalam kinerja dan mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat/umat beragama. Tenaga pramubakti harus melaksanakan tugas pokoknya yaitu membersihkan tempat beribadah, ruangan,halaman,kamar mandi yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung serta menjadi petugas penjaga malam sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas tambahan yaitu tenaga pengadministrasian yang di berikan di masing-masing unit kerja, selalu menggaungkan kedamaian serta meningkatkan kedisiplinan sehingga di tahun 2018 tenaga Pramubakti mampu bekerja dengan penuh semangat dan bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Netralitas Aparatur Sipil Negara di Tahun Politik

Mengacu pada : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2004 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.” Di dalam konsiderans PP 37/2004 disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai poiitik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 2 ayat (1) PP 37/2004 dengan tegas mengatakan: “Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.” Siapa yang dimaksud dengan PNS di sini? Dalam Pasal 1 angka 1 PP 37/2004 disebutkan bahwa: Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Ini artinya, menjawab pertanyaan Anda, larangan menjadi anggota partai politik berlaku juga untuk CPNS. Sementara, jika PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 ia diberhentikan sebagai PNS. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 PP 37/2004: (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri. Post by : Tim Kreatif KemenagKlungkung

Monev Bantuan Pembangunan Pura Puseh , Bale Agung Sukaluwih Desa Pekraman Koripan Tengah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung yang di wakili oleh Kepala Seksi Urusan Agama Hindu ( I Dewa Nyoman Polos S.Ag ) bersama team, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang di wakili oleh Kasi Pemberdayaan Urusan Agama Hindu bersama team, melaksanakan monitoring pada hari Rabu 10 Januari 2018 yang bertempat di Pura Puseh, Bale Agung Sukaluwih Desa Pekraman Koripan Tengah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Rombongan team monitoring di sambut dengan hangat oleh Bendesa Adat Pekraman Koripan Tengah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali yang sudah mau membantu pembangunan Pura di Desa Pekraman Koripan Tengah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Pada kesempatannya wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali menyampaikan bahwa proposal yang di ajukan sudah di terima di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali, diharapkan segala kelengkapan yang menjadi syarat untuk penerimaan bantuan disiapkan secara lengkap baik berupa rekening ,foto pura sebelum dan sesudah di renovasi, dan lain-lain. Serta batuan yang di berikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali di gunakan secara bersungguh-sungguh dimana nantinya setelah adanya realisasi renovasi pembangunan Pura mampu melaporkan hasil realisasi pembangunan dari dana yang di gunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi monitoring akan dilakukan kembali setelah renovasi Pura Puseh, Bale Agung Sukaluwih Desa Pekraman Koripan Tengah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung usai di kerjakan.

Pelakasanaan Monitoring dan Verifikasi Bantuan Oprasional KKG/MGMP Tahun 2018

Sehubungan dengan pemberian Bantuan Oprasional KKG / MGMP Tahun 2018 maka Kantor Kementeran Agama Kabupaten Klungkung yang diwakili oleh Kepala Seksi PENDA Hindu ( Ida Ayu Sri Astuti,SH,M.Si ) dan didampingi oleh Team Verifikasi pada hari Senin 8 Januari 2018 dan Selasa 9 Januari 2018 melaksanakan Monitoring dan Verifikasi Bantuan Oprasional KKG/MGMP ke 4 lokasi yaitu : 1. KKG Agama Hindu Kecamatan Banjarangkan, 2. KKG Agama Hindu Kecamatan Dawan, 3. KKG Agama Hindu Kecamatan Klungkung, 4. MGMP Tingkat SMA/SMK di Kabupaten Klungkung. Bedasarakan hasil dari Monitoring dan Verifikasi Bantuan Oprasional KKG/MGMP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung menyatakan ke 4 lokasi tersebut layak mendapatkan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- di masing-masing lokasi. Diharapkan dengan adanya bantuan kemasing-masing lembaga KKG/MGMP dapat meningkatkan oprasional kegiatan yang di laksanakannya